“Tujuan utama pertemuan kita hari ini adalah membentuk wawasan, ketrampilan dan komitmen politik kita sebagai panggilan dan perwujudan iman” demikian P. Goris Sabon SVD, mewakili Ketua Biro Politik membuka kegiatan Training of Facilitator (TOF) bagi 46 umat utusan dari 24 paroki se keuskupan Maumere di Wisma Nazareth Nele, Sabtu, 29 Maret 2014.
Usai pembukaan yang sederhana, acara dilanjutkan dengan pembahasan materi. Sesi pertama mengenai Spiritualitas Kerasulan Politik dibawakan oleh Rm. Lorens Bate Ladja, Pr (Ketua Biro Politik) dan Bapak Agripinus Yoseph (anggota Biro Politik Keuskupan Maumere). Dalam sesi pertama ini, peserta mendalami dasar dan alasan mengapa Gereja Katolik terlibat dalam sosial politik, apa arti dan tujuan politik yang sesungguhnya dan meninjau kondisi dan realitas sosial politik saat ini, bertolak dari pengalaman Yesus dan sejarah Gereja dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum (Bonum Comune).
Dalam sesi kedua, peserta diajak untuk mendalami perbedaan peran dan tanggungjawab politik antara awam dan hirarki. “Keterlibatan dalam pengabdian rajawi Kristus seharusnya menjadi sumber/dasar utama keterlibatan awam dalam politik. Awam wajib saling membantu melalui kegiatan duniawi untuk hidup lebih suci, supaya dunia diresapi semangat Kristus, sehingga dunia mencapai tujuannya dalam keadilan, cinta kasih dan damai. Disinilah Awam memainkan peran dan tanggung jawab utamanya. Lewat kompetensi di bidangnya masing-masing awam wajib memberikan sumbangan yang andal, supaya hal-hal yang tercipta dikelola dengan kerja manusia, keahlian teknis, serta kebudayaan yang bermutu”tegas Rm Lorens.
Selain dua sesi di atas, melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab, para peserta juga diajak untuk mendalami kerasulan politik dan implementasinya (sesi ketiga), demokrasi dan pemilu (sesi keempat), problema perwakilan politik (sesi kelima), serta bagaimana menjadi fasilitator yang baik melalui pendekatan QUANTUM teaching.(sesi 6).
Pelaksanaan training ini lahir dari keprihatinan sinode I KUM atas situasi konkret umat yang sebagian besar belum kritis berpolitik. Salah satu dari 7 program strategis Keuskupan hasil Sinode I tersebut adalah pemberdayaan politik warga dengan tujuan agar semakin banyak warga memiliki pemahaman kritis tentang politik serta aparat yang peduli pada kesejahteraan rakyat. (AA)
